Mengapa DPD RI?

Keberadaan lembaga seperti DPD, yang mewakili daerah di parlemen nasional, sesungguhnya sudah terpikirkan dan dapat dilacak sejak sebelum masa kemerdekaan. Gagsan tersebut, seperti yang dijabarkan Bivitri Susanti dalam Sejarah Dewan Perwakilan Daerah (2006) dikemukakan oleh Moh. Yamin dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Dewan Perwakilan Daerah merupakan jalur paling mudah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jogja di pusat. Bandingkan struktur DPR yang jalurnya lebih panjang. Jumlah anggota DPR bergantung persentase penduduk wilayah yang diwakilinya. Selain itu, bergantung pula pada partai pengusungnya. Di suatu komisi bisa cuma satu, sementara partai lain lebih banyak. Ditambah lagi jika bicara mengenai tarik-ulur kepentingan antar partai yang menambah sengkarutnya pengambilan kebijakan.

Inilah yang memotivasi saya mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI tahun 2019. Semangat desentralisasi sejak reformasi memungkinkan pemimpin daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, banyak pemimpin yang terpilih harus berurusan dengan penegak hukum karena tidak punya kapasitas dalam pengelolaan institusi pemerintah. DPD, selain menyalurkan aspirasi daerah di tingkat pusat, juga mendorong kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaran tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Desentralisasi yang kini sampai tingkatan desa membuat kerja DPD semakin berat. Saya dengar, banyak yang mengeluh karena merasa tidak mampu mengelola dana yang begitu besar. Nantinya jika terpilih sebagai anggota DPD tidak lantas menyampaikan keluhan ke pusat, tapi juga mendidik masyarakat karena semangat UU Desa ini baik, agar masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan.